KARAWANG, Karawangchannel.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut sejak 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Bupati Aep Syaepuloh mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Aep.
Menurutnya, predikat WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Karawang mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut.
Menurut Endang, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan akuntabel, yang juga didukung oleh fungsi pengawasan DPRD.
“Alhamdulillah, Kabupaten Karawang kembali meraih WTP untuk hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025. Ini capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah,” kata Endang usai menerima hasil pemeriksaan BPK RI di Bandung.
Ia menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ke depan tentu kita ingin prestasi ini terus dipertahankan. Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan disajikan secara wajar tanpa pengecualian.
Dengan capaian tersebut, Karawang kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prestasi ini sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
