KARAWANG, Karawangchannel.com – Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait aduan masyarakat terhadap aktivitas operasional PT Changshin Indonesia di Cikampek, Selasa (26/5/2026).
Rapat yang berlangsung tertutup itu mempertemukan perwakilan warga, pemerintah desa, dan manajemen perusahaan untuk membahas sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat serta mencari solusi bersama.
Ketua Komisi III DPRD Karawang, Dedi Indra Setiawan, mengatakan terdapat empat persoalan utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni drainase dan banjir, kebisingan serta bau yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan, persoalan ketenagakerjaan terkait dugaan pungutan liar (pungli) rekrutmen, hingga krisis air bersih saat musim kemarau.
“Terkait isu pungli rekrutmen, pihak manajemen PT Changshin menegaskan kebijakannya nol rupiah. Kalau ada oknum, silakan dilaporkan. Kami juga meminta komitmen kepala desa agar rekrutmen warga sekitar tetap satu pintu dan gratis,” ujar Dedi usai rapat.
Untuk memastikan berbagai keluhan warga, khususnya soal kebisingan, bau, dan penggunaan air bawah tanah, Komisi III DPRD Karawang bersama dinas terkait dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pabrik pada 4 Juni 2026.
“Kami tidak hanya melihat data di atas kertas. Nanti akan dicek langsung di lapangan bersama dinas terkait agar persoalan ini terang,” katanya.
Sementara itu, Direktur HR PT Changshin Indonesia, Susilo, menyebut perusahaan telah melakukan sejumlah langkah mitigasi dampak lingkungan, termasuk pengukuran tingkat kebisingan dan uji emisi secara mandiri.
“Dari hasil pengukuran kami, tingkat kebisingan masih aman, di bawah batas maksimal 85 desibel. Untuk penggunaan air, kami memiliki satu titik air bawah tanah yang berizin dan kini mulai beralih menggunakan air dari Sungai Bodem,” kata Susilo.
Ia menegaskan perusahaan terbuka terhadap rencana sidak Komisi III DPRD Karawang guna mencocokkan data yang telah disampaikan.
“Kami siap menerima kedatangan Komisi III minggu depan untuk mengecek langsung kesesuaian data di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Desa Jomin, Tatang Hidayat, mengaku warga di sekitar perusahaan masih mengeluhkan kesulitan air bersih, terutama saat musim kemarau. Menurutnya, sumur warga mulai mengering sejak adanya fasilitas molding baru di kawasan pabrik.
“Keluhan masyarakat memang nyata dirasakan, terutama soal air bersih. Kami mengapresiasi langkah DPRD karena aspirasi warga bisa diakomodasi. Hasil pastinya tentu menunggu tinjauan lapangan nanti,” pungkasnya.
