KARAWANG, Karawangchannel.com – DPRD Kabupaten Karawang mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) sekaligus mendorong penggunaan sepeda ke kantor sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak (BBM).
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin atau Kang HES, menilai langkah cepat Pemkab menunjukkan kesiapan daerah dalam menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan kondisi di lapangan. Salah satunya melalui penerapan WFH satu kali dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai administrasi.
“Kegiatan WFH ini kan kebijakan langsung dari pemerintah pusat, dan ini juga harus disikapi oleh pemerintah daerah,” ujarnya, Kamis (2/4).
Menurutnya, Pemkab Karawang juga telah mengambil langkah konkret dengan mengumpulkan kendaraan dinas milik seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di satu lokasi terpusat.
Kebijakan tersebut mendorong perubahan pola mobilitas ASN yang kini diarahkan menggunakan transportasi alternatif, seperti angkutan umum, kendaraan listrik, sepeda motor, hingga sepeda untuk berangkat ke kantor.
“Pemkab Karawang jelas sudah mengambil sikap, apalagi kendaraan plat merah sudah mulai dikumpulkan di satu lokasi terpusat. Jadi nanti pegawai ASN datang ke kantor menggunakan transportasi alternatif lain. Ini dapat menghemat BBM,” tuturnya.
Kang HES menyebut kebijakan ini sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi yang berkembang sekaligus momentum untuk membenahi tata kelola pemerintahan.
“Intinya kita harus beradaptasi dengan keadaan, dan mudah-mudahan ini menjadi pembenahan tata kelola, termasuk pembiasaan dalam aktivitas dan kinerja pemerintahan daerah,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab dan DPRD agar efektivitas kinerja pemerintahan tetap terjaga selama kebijakan berjalan.
Meski demikian, ia mengingatkan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu.
“Yang paling penting pelayanan dasar dan pelayanan publik langsung kepada masyarakat harus tetap berjalan dan tidak ada kendala,” tegasnya.
Hal tersebut termasuk pelayanan di sektor kesehatan, seperti puskesmas, yang harus tetap beroperasi secara optimal.
“Termasuk puskesmas, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan dengan baik demi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Ia berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi langkah jangka pendek, tetapi juga mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif ke depan.
