![]() |
| Pendapatan Transfer Karawang Turun Rp946 Miliar, Efisiensi APBD 2027 Berlanjut. Foto: Istimewa |
KARAWANG, Karawangchannel.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Langkah tersebut dilakukan menyusul penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berdampak pada terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data APBD 2025, APBD 2026, dan pembahasan RAPBD 2027, pendapatan transfer Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp3,617 triliun pada 2025. Angka tersebut turun menjadi Rp2,834 triliun pada 2026 dan kembali diproyeksikan turun menjadi Rp2,670 triliun pada 2027.
Dengan demikian, pendapatan transfer Karawang mengalami penurunan sekitar Rp946,806 miliar atau 26,17 persen dibandingkan 2025.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, mengatakan penurunan pendapatan transfer menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
“Penurunan pendapatan transfer tentu memengaruhi kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kita harus semakin cermat dalam mengelola anggaran dan memastikan setiap belanja benar-benar memiliki urgensi serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Selasa,(17/11/2026).
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Karawang melanjutkan kebijakan efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027 melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6000 Tahun 2026 tentang Pagu Efisiensi per SKPD.
Kebijakan tersebut menetapkan target efisiensi sebesar 15 persen setelah memperhitungkan belanja wajib dan mengikat, belanja yang telah ditentukan peruntukannya, serta belanja prioritas untuk pencapaian RPJMD.
Sejumlah pos belanja yang menjadi sasaran efisiensi di antaranya perjalanan dinas, biaya makan dan minum, kegiatan seremonial, publikasi, pengadaan pakaian dinas, perangkat komputer, serta belanja operasional lainnya.
Sementara itu, dalam pembahasan RAPBD 2027, defisit awal sebesar Rp657,30 miliar berhasil ditekan menjadi Rp234,72 miliar melalui optimalisasi pendapatan dan penyesuaian belanja.
Dalam perkembangan pembahasan terbaru, posisi defisit setelah memperhitungkan pembiayaan kembali disesuaikan menjadi sekitar Rp109,44 miliar.
Aang menegaskan, kebijakan efisiensi bukan berarti pemerintah daerah mengurangi komitmen terhadap pelayanan masyarakat maupun pembangunan. Menurutnya, penghematan dilakukan pada belanja yang masih memungkinkan untuk dirasionalisasi.
“Di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Pemkab Karawang tetap berkomitmen memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan program-program prioritas daerah,” katanya.
“Efisiensi dilakukan pada belanja yang masih dapat dirasionalisasi, bukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbatasan fiskal juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat optimalisasi pendapatan, meningkatkan efektivitas belanja, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Aang menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Karawang yang maju, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Iqbal)
