Status Karawang Naik ke Zona Oren -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Status Karawang Naik ke Zona Oren

Friday, September 4, 2020


KARAWANG - Masyarakat Karawang agaknya harus lebih waspada akan virus corona. Pasalnya, hari ini terjadi rekor penularan virus corona tertinggi, sejak kasus pertama muncul. 


Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Karawang, dr. Fitra Hergyana Sp.KK mengatakan, Jumat, 4 September 2020 terdapat 19 kasus terkonfirmasi positif . 


"Kami perlu sampaikan, rekor tertinggi penularan terjadi hari ini. Ada 19 pasien baru. Dan 19 pasien ini bukan dari klaster tersentral. Tapi tersebar dari beberapa kecamatan. Ini jadi warning bagi kita semua," kata Fitra. 


Total warga yang terkonfirmasi positif pun sudah melebihi angka 300 orang. Saat ini, data dari GTPP, sudah 306 warga Karawang yang terinfeksi virus corona, dengan rincian 173 orang sembuh, 125 orang masih dalam perawatan, dan 8 orang meninggal dunia. 


Dikatakan Fitra, dari hasil rapat bersama GTPP Provinsi Jabar, saat ini Karawang naik status dari zona kuning ke zona oren. ‎Tak hanya Karawang, daerah lain seperti Cimahi, Kota Tasikmalaya, Bandung Barat dan Majalengka juga naik status dari zona kuning ke zona oren. 


Di Jabar juga saat ini sedang fokus dengan adanya klaster industri. Mengingat di beberapa daerah, selain Karawang, ditemui kasus penularan di lingkungan perkantoran ataupun industri. 


"Secara keseluruhan di Jawa Barat terjadi peningkatan tinggi. Kami prediksi lonjakan ini terjadi saat libur panjang kemarin Agustus. Ada hilir mudik dari masyarakat. Itu mungkin salah satu faktornya," kata Fitra. 


Oleh karena itu, ia berharap agar masyarakat semakin waspada, karena virus Covid-19 sangat cepat penyebarannya. 


"Kami dibantu aparat TNI/Polri, Satpol PP, Dishub dan BPBD untuk patroli. Kami ingin pastikan warga patuh menjalani protokol kesehatan. Minimal pakai masker," katanya. 


Fitra juga mengimbau kepada masyarakat agar tak mudah percaya akan kabar tentang Covid-19 jika bukan dari pernyataan resmi pemerintah ataupun GTPP. Masyarakat harus bisa bijak dalam menerima informasi. (FW)