Ketua DPRD Tanggapi Rencana Interpelasi

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Ketua DPRD Tanggapi Rencana Interpelasi

Wednesday, June 3, 2020

Karawang Channel - Menurut kabar, sejumlah anggota dewan dari berbagai partai politik rencananya akan menggunakan hak interpelasi terkait transparansi anggaran covid 19.

Ketika dimintai tanggapanya Ketua DPRD Kabupaten Karawang Pendi Anwar menyebutkan secara konstitusi hak interpelasi memang di atur dalam peraturan perundang undangan dan menjadi salah satu hak anggota DPRD.
"Saya meyakini hak interplasi yg di gulirkan saat ini oleh sejumlah anggota dewan mempunyai tujuan yg baik sebagai kritik yg membangun dan mengawal marwah transparansi anggaran,"tutur Pendi Anwar melalui handpone selulernya, Rabu Malam(04/06/2020).

Dijelaskanya, tentunya 50 anggota dewan ini mempunyai hak yg sama kaitan dengan fungsi controling, budgeting dan legislasi. Hak controling bisa dalam bentuk evaluasi , hak budgeting bisa dalam bentuk koreksi dan hak legislasi bisa dalam bentuk melaksanakan regulasi yg ada.

Pihaknya sangat menghargai apa yg di gulirkan oleh beberapa anggota dewan untuk hak interplasi. Pihaknya mengajak rekan rekan dewan untuk mengawal tranparansi anggaran covid 19 ini yg selama ini menjadi titik soal sebab regulasinya sudah ada yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Peraturan Menteri Dalam Negeri dan dan Peraturan Menteri Keuangan  No.119/2813/SJ dan No.177/kmk.07/2020 , dimana dlm diktum ke 12 poin B
DPRD agar melakukan pengawasan APBD tahun anggaran 2020 di masing masing daerah.

Sedangkan di diktum ke enam disebutkan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah (perda) perubahan APBD tahun anggaran 2020. Atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yg tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020.

"Artinya marwah pertanggung jawaban anggaran covid ini sebetulnya ada di APBD perubahan atau LRA kalau tidak ada APBD perubahan,"kata Pendi Anwar.

Namun demikian, lanjutnya, hasil dari rapim fraksi sudah menyepakati untuk melakukan fungsi controling tersebut dengan cara Rapat Dengar Pendapat (RDP) yg akan dilakukan oleh badan anggaran dengan OPD yg menggunakan anggaran covid ini pada hari kamis dan jumat. Sedangkan hari senin lusa RDP dengan TAPD.

"Mudah mudahan eksekutif dalam hal ini bisa menyampaikan transparansi anggaran covid 19 tersebut, sehingga jika sudah transparan tentunya tidak harus ada lg hak interplasi,"pungkasnya. (BOB)