Pegiat Lingkungan Minta Pemkab Gugat Balik PT Atlasindo

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Pegiat Lingkungan Minta Pemkab Gugat Balik PT Atlasindo

Monday, March 2, 2020
KARAWANG - Sejumlah pegiat lingkungan mendukung Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk melawan PT Atlasindo Utama. Mereka meminta Pemkab setempat untuk melakukan gugatan balik terhadap perusahaan tambang batuan andesit.

Sebelumnya Pemkab Karawang dilaporkan PT Atlasindo Utama kepada Polda Jawa Barat, dengan tudingan telah melakukan pengrusakan dan masuk tanpa izin, pasca Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Satpol PP melakukan penyegelan.

"Pemkab Karawang jangan takut dengan kriminalisasi yang dilakukan perusahaan. Pertambangan sangat merugikan masyarakat, banyak permasalahan ekologis terutama soal krisis air. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup Karawang (DLHK) dalam laporannya, menemukan bahwa PT. Atlasindo Utama belum melakukan kewajiban pascatambang, tidak memiliki IUP produksi tambang, dan tidak memiliki amdal, serta banyak maladministrasi dilakukan oleh PT. Atlasindo Utama," ungkap Sekretaris ForkadasC+ Yuda Febrian di sela konferensi pers dan aksi teatrikal dukungan melawan PT Atlasindo Utama, di Plaza Pemkab Karawang, Senin (2/2/2020).

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Karawang, Taufik Ismail meminta Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menentukan sikap tegas terhadap PT Atlasindo Utama dengan melakukan perlawanan.

"Kalau perlu lapor balik, sebagai sikap yang tegas," ungkapnya.

Taufik juga mengakui tidak setuju dengan aktivitas pertambangan di gunung Sinalanggeng tersebut. "Lebih baik menjadi daerah wisata. Kita akan membahasnya dengan komisi III dan DLHK," ungkapnya.

Sementara itu Divisi Simpul Perlawanan Jaringan Advokasi Tambang Nasional Seny Sebastian mengungkapkan sudah saatnya Pemkab Karawang untuk tidak lagi membahas pembukaan izin PT Atlasindo Utama.

Menurutnya, lebih pemerintah daerah melakukan pemaksaan perbaikan lingkungan yang dilakukan PT Atlasindo Utama. "Pemaksaan perbaikan lingkungan harus ditekankan saat ini kepada perusahaan. Dan saya akan mendukung pemerintah untuk tidak mengeluarkan pembahasan lingkungan pembukaan izin. Untuk melakukan gugatan balik pun sudah sangat bisa dilakukan pemkab, karena sudah banyak cela," katanya.

PT Atlasindo pun, diduga telah melakukan pertambangan di luar konsesi dengan luas kurang lebih 20 hektar. Selain itu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan perusahaan tersebut akan segera habis di Tahun 2020, Seny menyebutkan kalau pun akan diperpanjang itu harus dua tahun sebelumnya.

Sekretaris DLHK Karawang, Rosmalia Dewi mengaku bakal melakukan pembahasan terlebih dahulu untuk melakukan gugatan balik kepada PT Atlasindo Utama.

"Sementara kita akan ikuti alur gugatan terlebih dahulu. Nanti akan kita pelajari dengan bagian hukum," terangnya.

Rosmalia mengatakan pihaknya akan tetap melakukan penegakan aturan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berjanji hal tersebut dilakukan sebagai komitmen untuk menjaga alam di Karawang dari kerusakan lingkungan. (FW)