Munas PHRI Dihadiri KH.Ma'ruf Amin -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Munas PHRI Dihadiri KH.Ma'ruf Amin

Tuesday, February 11, 2020
Karawang - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XVII Tahun 2020 di Hotel Resinda Karawang, Jawa Barat, Senin (10/2/2020). Kegiatan ini dibuka langsung Wakil Presiden KH.Ma’ruf Amin juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata Wishnutama dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta Bupati Kabupaten Karawang. Cellica Nurrachadiana. Dengan bertemakan Optimalisasi Peran Strategis PHRI dalam Membangun Industri Pariwisata Indonesia.

Wakil Presiden RI, dalam mendongkrak kemajuan wisata nasional pada tahun ini meluncurkan program visit wonderful Indonesia (ViWI) Nusantara Shocking Deal 2020. Hal ini juga sejalan dengan apa yang sedang menjadi tujuan Ketua Penyelenggara ViWI serta Ketua Umum BPP PHRI yaitu Bapak Hariyadi Sukamdani. Pungkasnya

Sedangkan menurut Bendahara Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesian Yaitu Sahabat Feri Rizwan, bahwa yang diutamakan bekerja Dulu Baru Retribusi!

Pada Musyawarah Nasional ke-XVII Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tahun 2020 selama empat hari di Resinda Pemerintah Kabupaten Karawang menyampaikan PAD Karawang dari sektor pariwisata tahun 2019 lalu sebesar Rp 160 miliar. Sebelumnya saya cukup mengapresiasi, artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berhasil mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor Pariwisata. Namun, hal ini perlu ditinjau dari peraturan dan realitas yang ada. Sehingga pendapatan dan hasil kerja Pemerintah Daerah dalam sektor Pariwisata ini dapat seimbang antara pendapatan dan kinerja.  Ujar Feri Rizwan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Pasal 12 Ayat 1 menyatakan "Pembangunan sarana Pariwisata, meliputi penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan".

Serta Pasal 13 Ayat 1 Huruf a, menyatakan "Pembangunan dan pengembangan jalan dan angkutan jalan menuju kawasan destinasi wisata di Kabupaten Karawang".

"Coba kita lihat realitasnya, apakah peraturan itu sudah ditunaikan oleh Pemerintah Daerah? Saya kira tidak. Dari beberapa tempat wisata di Kabupaten Karawang itu tidak tersedianya transportasi apalagi pengembangan, tersedianya saja tidak!" ungkapnya.

Seharusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu berpikirnya: kerja dulu, baru retribusi! Jangan terbalik. Sekarang, tempat wisata apa yang menarik di Kabupaten Karawang? Tidak ada. Ya, saya kira karena ketidakseriusan Pemerintah Daerah untuk mengembangkannya. Tambahnya.

"Terakhir saya kasih solusi, kalau tidak mampu untuk mengembangkan Pariwisata sebaiknya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu digantikan atau mundur! Itu solusinya," Kata Feri Rizwan. (Tay)