Yuda : Banjir di Karawang Disebabkan Belum Miliki KLHS

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Yuda : Banjir di Karawang Disebabkan Belum Miliki KLHS

Monday, January 13, 2020
Karawang- Proses pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan menjadi penyebab utama bencana banjir di Karawang, Jawa Barat. Beberapa aturan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) hingga dokumen lingkungan dinilai pegiat lingkungan menjadi proses yang dianggap sebelah mata oleh pemerintah hingga masyarakat.

"Pengamanan daerah lindung hidrologi sudah tidak diperhitungkan oleh pemerintah dan masyarakat umumnya pengusaha. Ini menjadi penyebab utama bagaimana bencana terus mengancam masyarakat sendiri," ungkap Sekretaris Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai Citarum (ForkadasC+), Yuda Febrian, Senin (13/1/20).

Pengamanan daerah lindung hidrologi itu bisa dimulai dari berbagai aturan, diantaranya adalah KLHS. Sampai saat ini Kabupaten Karawang belum memiliki KLHS yang harusnya menjadi dasar untuk pembuatan Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Lalu selain itu bagaimana dengan proses pembuatan dokumen lingkungan. Hitung-hitungan itu harusnya sudah bisa terukur dengan baik, lalu bagaimaba pengawasan dokumen lingkungan, apakah sudah dijalankan," katanya.

Selain itu Yuda juga menanggapi, perlindungan daerah lindung hidrologi terkadang sangat lemah dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak undang-undang hingga penegak aturan daerah atau bahkan lahan-lahan yang disewakan oleh Badan Usaha Milik Negara kepada masyarakat dan pengusaha.

"Misalnya banyak juga pembangunan di sepadan sungai, lahan-lahan disewakan bukan untuk fungsinya. Tak hanya itu hutan produksi dijadikan tambak-tambak dan pembangunan lainnya yang bukan juga fungsinya," katanya.

Yuda menilai harus ada perubahan yang cukup besar pembangunan yang mendukung daya dukung lingkungan.

"Pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, justru akan menyebabkan kerugian yang sangat besar untuk pemerintah dan warganya," pungkasnya. (FW)