Pemerintah Berusaha Dapat Melakukan Intervensi Terhadap Pengembang Perumahan

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Pemerintah Berusaha Dapat Melakukan Intervensi Terhadap Pengembang Perumahan

Monday, January 20, 2020
KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang, akan diberikan ruang untuk bisa melakukan intervensi terhadap pengembang perumahan agar memenuhi seluruh kewajibannya.

Ketua Pansus Raperda Fasos Fasum DPRD Karawang, H. Endang Sodikin mengatakan, pihaknya akan mengatur sedemikian rupa agar Pemerintah Kabupaten bisa masuk ke ranah private pengembang perumahan dan pihak bank pembiayaan.

"Bertujuan agar Pemerintah bisa melakukan intervensi dan mendesak pengembang perumahan untuk memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembangunan," ungkapnya ,Senin (20/01/2020).

Menurutnya, banyak pengembang perumahan yang belum melakukan serah terima fasos fasum kepada pemkab. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang bisa mendesak pengembang untuk melakukan seluruh kewajibannya," tegasnya,

Politisi yang akrab disapa Kang Hes itu menjelaskan, intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap pengembang dilakukan melalui bank pembiayaan agar tidak langsung menyerahkan sepenuhnya anggaran pembangunan perumahan. Harus disisakan 20 persen anggaran sebagai dana simpanan dan baru bisa dicairkan setelah pengembang perumahan menyelesaikan kewajibannya.

"Gantungan 20 persen ini sebagai jaminan agar semua pengembang di Karawang menjalankan kewajibannya melengkapi  dan menyerahkan fasos dan fasum ke pemda. Adapun pengembang yang tidak membutuhkan pembiayaan dengan pihak ke bank semua tertuang dalam berkas perijinan di aplikasi di DPMPTSP terkait angka taksiran jaminan bank dari pengembang untuk memmenuhi kebutuhan fasos dan fasum," paparnya.

Ia menuturkan, pemerintah terlebih dahulu akan bertanya kepada pengembang apakah menggunakan pembiayaan bank atau pribadi dalam dalam melaksanakan pembangunan. Lalu aplikasi perijinan di DPMPTSP secara otomatis akan menjawab apabila dibayai bank muncul keterangan 20 persen sebagai jaminan dari pencairan pembiayaan bank. Kalau tidak bank pembiayaan persyaratan lain yang sama dengan kewajiban pembiayaan fasos dan fasum.

Ditambahkan Ketua Komisi III DPRD tersebut, nantinya akan ada tiga opsi bagi pengembang dalam penyerahan fasos fasum.

"Tiga opsi itu yg di maksud adalah pertama apakah secara parsial menyerahkan perblok lalu di urus serah terima Fasos dan Fasumnya, kedua menunggu setelah taksiran 80% pembangunan luasan perumahan tersebut atau opsi ketiga setelah selesai semua akan tetapi kami akan mengatur 6 setelah rehabilatasi harus segera serah terima, akan tetapi apabila menggunakan mekanisme ketiga pengembang akan di minta untuk menyimpan dana persiapan 20% dari pembiayaan dari bank tidak bisa di cairkan menunggu selesainya serah terima keseluruhan Fasos dan fasum tersebut di serahkan kepada pemerintah," paparnya.

"Apabila selesai secara otomatis anggaran tersebut bisa dicairkan oleh perbankan atas pengajuan pengembang setelah rekomendasi dari PUPR, PRKP, Kabag Pertanahan lingkup setda dan DPKAD artinya rekomendasi dari lintas sektoral ini menjelaskan Fasos dan Fasumnya di serahkan kepada Pemda maka surat itu menjadi dasar bank menyerahkan sisa 20% tersebut kepada pengembang," pungkasnya (FW)