Lelang Jabatan Eselon II Tunggu Restu Mendagri

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Lelang Jabatan Eselon II Tunggu Restu Mendagri

Monday, January 13, 2020
KARAWANG - Bupati Karawang Cellica Nurachadiana akan melakukan lelang jabatan (open bidding) eselon II di 5 SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mengalami kekosongan. 5 SKPD yang mengalami kekosongan yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Dinas kominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Selain itu jabatan Dirut RSUD juga dilelang karena sesuai dengan ketentuan harus dijabat oleh pejabat eselon II berpendidikan dokter.

"Untuk menjalankan roda pemerintahan kita harus segera mengisi jabatan eselon II yang kosong karena ditinggal pensiun oleh pejabat sebelumnya. Memang waktunya sangat mepet sekali karena kita akan memasuki Pilkada ada peraturan KPU yang melarang petahana melakukan kebijakan strategis seperti mutasi. Namun ada pengecualian aturan itu jika kita mendapat persetujuan dari Mendagri," kata Kepala Badan kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSD) Karawang, Asep Aang Rahmatullah, Selasa (14/1/2020).

Menurut Asep Aang lelang jabatan tersebut harus mendapatkan persetujuan langsung dari Kementerian Dalam Negeri, karena Bupati Cellica Nurachadiana dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan Pilkada. Atura tersebut ada pengecualian jika mendapat persetujuan Mendagri melalui Gubernur Jawa Barat.  " Kita mau lelang jabatan ini kan sudah mepet waktunya dan sudah terkena aturan KPU, makanya kita minta persetujuan Mendagri sesuai dengan ketentuan." katanya.

Asep Aang mengaku surat permohonan lelang jabatan sudah dikirim ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk seterusnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Pihaknya akan menunggu jawaban persetujuan untuk melakukan lelang jabatan. Jika sudah mendapat persetujuan Mendagri akan diteruskan ke KASN untuk kemudian menggelar lelang jabatan. "Perkiraan kita pertengahan Februari sudah bisa kita laksanakan dan Juni 2020 sudah ada pejabat definitif yang terpilih dari lelang jabatan itu," katanya.  (FW)