Lantaran Pertamina Nelayan Karawang Krisis Pangan -->

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Lantaran Pertamina Nelayan Karawang Krisis Pangan

Thursday, January 30, 2020
KARAWANG - Janji Pertamina bertanggungjawab atas nasib nelayan pesisir karawang akibat kebocoran sumur minyak YYA-1 Pertamina Hulu Energy sejak Juli 2019 lalu hingga kini belum bisa dibuktikan. Nelayan masih belum bisa melaut karena sisa oil spill masih sering muncul di perairan Karawang hingga menimbulkan bau tidak sedap terhadap hewan tangkapan nelayan. Tragisnya nelayan yang seharusnya bisa panen rajungan pada musim panen awal tahun ini harus gigit jari, karena rajungan yang mereka tangkap tidak bisa dijual karena bau solar. Akhirnya para nelayan memutuskan tidak melaut hingga mereka kesulitan menafkahi keluarganya.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, Supriatna, mengatakan sebanyak 2.916 jiwa warga Desa Sukajaya, Kecamatan Cilamaya Kulon mengalami krisis pangan. Ini akibat nelayan tidak bisa melaut hingga mereka tidak memiliki penghasilan untuk menghidupkan keluarganya." Kebanyakan mereka itu nelayan Pasir Putih yang sehari-harinya hidup dari melaut. Namun karena dampak pencemaran dilaut hingga mereka tidak bisa melaut," kata Supriatna, Jumat (31/1/20)

Nelayan Pasir Putih, yang bisa menangkap rajungan, mengadukan nasib mereka ke Bupati Karawang Cellica Nurachadiana karena sulit mendapat penghasilan akibat pencemaran minyak. Mereka muntut Pemkab Karawang agar mendorong Pertamina memenuhi janjinya untuk bertanggungjawab atas nasib malang yang dialami oleh nelayan. "Mereka mengadu dan meminta bantuan Pemkab Karawang agar masalah mereka bisa diselesaikan. Kalau menyakut masalah pangan sudah kita bantu dengan mengirim beras sebanyak 2.624 kilogram untuk kebutuhan selama 3 hari. Kalau soal yang lainnya itu sudah ada yang menangani kami hanya membantu sesuai ajuan mereka," katanya.

Supriatna mengatakan, masalah yang dialami nelayan pasir putih sudah tergolong kerawanan pangan dan yang berhak mengeluarkan bantuan adalah dinas pangan. Namun karena pengajuannya melalui BPBD maka selanjutnya direkomendasikan langsung ke Dinas Pangan. " Karena ini termasuk rawan pangan tentu kita akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan," katanya.

Terkait dengan tanggungjawab Pertamina, Pemkab Karawang masih membahasnya dengan perusahaan plat merah tersebut untuk mencari solusi bersama. Hanya saja Supriatna tidak bisa memastikan kapan masalah yang dialami nelayan itu bisa segera selesai. (FW)