KARAWANG, Karawangchannel.com – Kebijakan Work From Home (WFH) mulai dilirik sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi kinerja sekaligus menekan anggaran operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri, mengatakan penerapan WFH berpotensi menghemat hingga 20 persen belanja operasional daerah. Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan listrik, air, biaya pemeliharaan kantor, hingga alat tulis yang kini beralih ke sistem digital.
“Dengan jumlah ASN dan anggota DPRD yang cukup besar, WFH bisa memangkas biaya transportasi dan penggunaan fasilitas kantor secara drastis,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Selain itu, WFH juga dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) karena berkurangnya mobilitas harian pegawai dan anggota dewan. Kondisi ini dinilai dapat membantu menjaga stabilitas pasokan energi di tengah ketidakpastian global.
Saepudin menambahkan, fleksibilitas kerja dalam sistem WFH memungkinkan pengaturan waktu yang lebih optimal. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan fokus kerja sekaligus menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Di sisi lain, kebijakan ini turut mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Koordinasi internal hingga pelayanan publik kini dapat dilakukan melalui teknologi, seperti rapat virtual.
“Ini menjadi momentum untuk modernisasi sistem kerja pemerintahan yang lebih adaptif dan efisien,” katanya.
Dari aspek lingkungan, WFH juga membawa dampak positif. Berkurangnya aktivitas kendaraan bermotor dapat menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi polusi udara, serta membantu mengurai kemacetan, khususnya di wilayah perkotaan.
Ia juga menyebut, dukungan teknologi membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara anggota DPRD dengan masyarakat di daerah pemilihan. Interaksi dapat dilakukan lebih fleksibel tanpa harus selalu bertatap muka.
“Dengan sistem ini, komunikasi dengan masyarakat justru bisa lebih cepat dan responsif,” tandasnya.
Saepudin berharap penerapan WFH dapat dioptimalkan dengan pengawasan dan sistem kerja yang terukur, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh pemerintah maupun masyarakat.
