 |
| Bupati Karawang, Aep Syaepuloh. Foto: Istimewa |
KARAWANG, Karawangchannel.com – Bupati Karawang Aep Syaepuloh membantah kabar adanya kenaikan pajak hingga 600 persen di Kabupaten Karawang. Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baik untuk masyarakat umum maupun sektor industri.
“PBB masyarakat, termasuk juga PBB industri, semua tidak ada kenaikan,”ujar Bupati Aep saat ditemui pewarta usai Apel di Plaza Pemda Karawang, Senin (3/11/2025).
Bupati Aep juga menegaskan jika Kabupaten Karawang terakhir menaikan pajak pada tahun 2022, setelah pandemi covid saat dirinya masih menjadi Wakil Bupati Karawang.
"Kita juga menaikan pajak itu pada tahun 2022, pasca covid. Itupun atas usulan atau Multi Stakeholders Group (MSD) KPK, karena itupun kita tidak penah menaikan pajak selama 9 tahun. Ini juga salah, padahal Perpres dan Undang-undang yang berlaku, pajak harus naik 2 tahun sekali, tapi kan sekarang pun kita tidak naik karena tidak ingin memberatkan masyarakat," terangnya.
Menurut Aep, isu kenaikan pajak yang beredar di publik membuat dirinya heran. Ia menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang akan segera menggelar Focus Group Discussion (FGD) melalui dinas terkait untuk menjelaskan persoalan tersebut secara resmi kepada masyarakat dan kalangan industri.
“Saya juga bingung, kok ada isu seperti itu. Nanti akan ada FGD oleh dinas yang membidangi, supaya penjelasan disampaikan secara resmi,” tegasnya.
Bupati Aep menambahkan, di tengah situasi ekonomi yang sulit, pemerintah daerah justru berkomitmen untuk mencari sumber pendapatan lain tanpa membebani rakyat. Ia mencontohkan potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) lain seperti pajak parkir, reklame, hingga retribusi air bawah tanah yang bisa dioptimalkan.
“Potensi pendapatan bukan hanya dari pajak. Saya sudah minta dinas-dinas menggali potensi lain,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan telah melakukan langkah efisiensi birokrasi dengan merger beberapa dinas dan pengurangan jumlah jabatan struktural, sebagai bagian dari upaya penghematan anggaran di tengah tekanan fiskal daerah. (Red)
