 |
| Direktur Eksekutif KBC, Ricky Mulyana. Foto : Istimewa |
KARAWANG, Karawangchannel.id – Karawang Budgeting Control (KBC) menilai Dinas PUPR Karawang gagal total mengelola tata ruang. Pasalnya, produk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditunggu-tunggu tidak kunjung selesai meski penyusunannya telah memakan anggaran hingga miliaran setiap tahun.
Direktur Karawang Budgeting Control (KBC) menilai Dinas PUPR tidak mampu mengikuti ritme kerja Bupati Karawang, Aep Syaepuloh yang saat ini tengah gencar membangun dan menata Karawang menjadi lebih maju.
Direktur Eksekutif KBC, Ricky Mulyana, menegaskan, mangkraknya RDTR membuat pembangunan Karawang berjalan tanpa arah.
"Tanpa RDTR, sawah produktif berubah jadi perumahan, hutan produksi disulap jadi industri, hingga gedung tua di pusat kota mau dijadikan tempat hiburan malam. Ini bukti tata ruang kita kacau,"ujarnya.
Ricky menyebut, sejak lebih dari lima tahun terakhir anggaran miliaran rupiah digelontorkan untuk penyusunan RDTR melalui Dinas PUPR setiap tahunnya. Namun, hasilnya nihil, RDTR belum juga disahkan.
"Ini pemborosan anggaran. Uang rakyat habis, tapi RDTR mangkrak,"tegasnya.
Padahal, Pemkab Karawang sudah berani mengeluarkan Perbup No. 66 Tahun 2023 untuk kawasan TOD Kereta Cepat. Bahkan sejak 2017, ada rencana RDTR untuk lima desa terdampak proyek kereta cepat.
Ironisnya, RDTR kabupaten secara keseluruhan justru jalan di tempat.
KBC menilai akibat kekosongan RDTR, tata ruang Karawang semakin semrawut.
Alih fungsi lahan pertanian makin liar, industri masuk kawasan hutan lindung tanpa dasar hukum, sementara pembangunan di zona hitam dibiarkan. Dampaknya nyata, banjir makin parah, kemacetan menumpuk, sungai tercemar, dan udara semakin kotor.
"Keterlambatan RDTR ini bukti PUPR tidak serius dan tidak mampu mengikuti ritme kerja Bupati Aep yang sedang berpacu mempercepat pembangunan. Justru PUPR menjadi penghambat laju kemajuan Karawang,"tegas Ricky.
KBC mendesak Pemkab Karawang dan DPRD segera mengesahkan RDTR serta menghentikan praktik menjadikan tata ruang sebagai bancakan proyek.
"Ini soal masa depan Karawang. Jangan biarkan visi pembangunan bupati tersandera oleh kinerja buruk PUPR,"pungkasnya.
