 |
| Jawab Tuntutan Rakyat, DPRD Karawang Keluarkan Enam Poin Sikap Bersama. Foto : Gelar Maulana Media/Karawangchannel.com. |
KARAWANG, Karawangchannel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi mengeluarkan pernyataan sikap bersama terkait sejumlah isu nasional yang belakangan ramai diperjuangkan mahasiswa dan pemuda dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Karawang.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa DPRD adalah representasi rakyat yang dipilih langsung melalui mekanisme demokrasi.
“Kami adalah representatif rakyat, dan kami dipilih oleh rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat bersama Ketua Fraksi di ruang Paripurna, Rabu (3/9/2025).
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi di DPRD Karawang sepakat menandatangani sikap bersama, yakni Fraksi Gerindra, Demokrat, NasDem, PKS, Amanat, PDIP, dan PKB. Hasilnya, DPRD merumuskan enam poin penting yang disebut sebagai bentuk pengembalian hak-hak rakyat kepada rakyat.
Endang menambahkan, enam poin tersebut merupakan respons nyata DPRD atas aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
“Isu-isu yang digaungkan mahasiswa juga jadi perhatian kami. Enam poin yang kami sepakati itu sejatinya selaras dengan aspirasi mereka, bahkan sudah kami sebarkan,” tukasnya.
Adapun enam poin pernyataan sikap DPRD Karawang adalah sebagai berikut:
1. Kebijakan Tunjangan dan Pajak
DPRD Karawang meminta DPR RI membatalkan kebijakan terkait tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang membebani APBN.
2. Perampasan Aset dan Beban Rakyat
Kepada Kementerian ATR/BPN: Negara wajib mempertahankan serta mengakui sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat.
Kepada Kementerian ESDM: Negara diminta menghentikan kegiatan pertambangan di kawasan hutan lindung dan destinasi alam, serta menutup tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Kepada Kementerian Keuangan: Negara harus mengkaji ulang besaran pajak yang dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat
DPRD mendukung proses hukum yang adil, transparan, dan tuntas atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.
4. UU Pro-Oligarki
DPRD meminta pemerintah mencabut seluruh peraturan dan undang-undang yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
5. Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat
DPRD mendesak pemerintah menjamin ketersediaan lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan merata, serta program jaminan sosial yang adil bagi seluruh rakyat.
6. Kedaulatan Rakyat
DPRD menegaskan dukungan bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi.
